Atasi Stunting, Pemkot Depok Luncurkan D’Stunting Menara

Atasi Stunting, Pemkot Depok Luncurkan D’Stunting Menara Pemkot Depok meluncurkan program D’Stunting Menara (Foto: berita.depok.go.id)

Depok, Jurnal Jabar – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, meluncurkan program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara) sebagai upaya mengatasi stunting, Senin (22/11). Stunting telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian khusus untuk pencegahan dan penanganannya.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan program D’Stunting Menara juga bertujuan menciptakan generasi yang cerdas secara fisik, otak, mental dan spiritual di masa depan.

"Cerdas dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritualnya. Tentunya hal ini bagian dari usaha kita semua wujudkan anak Depok melalui pencegahan dan penanganan stunting berbasis kemandirian keluarga," kata Idris, dilansir dari berita.depok.go.id.

Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder yang termasuk dalam D’Stunting Menara untuk berkomitmen menjalankan program tersebut.

Ia menambahkan, D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemkot Depok mendukung Zero New Stunting (tidak ada kasus stunting baru) sesuai Rancanangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Lebih lanjut, Idris menilai diperlukan pengetahuan yang komprehensif bagi para orang tua dalam mengasuh anak, sehingga dapat terhindar dari stunting.

"Penanganannya ada pada masalah gizi di Posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan sehingga tidak terjadi stunting," jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, pada Agustus  2020 sebanyak 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah ini mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting.

Idris menyampaikan,  meski terjadi penurunan kasus namun terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Oleh sebab itu, dirinya menginstruksikan kecamatan dan kelurahan melakukan validasi data tersebut.

"Permasalahan stunting dapat terjadi di kota-kota urban seperti Depok, saya minta segera divalidasi datanya sesuai by name by address dan Nomor Induk Kependukakan (NIK)," pungkasnya.