BKKBN Prioritaskan Penanganan Stunting di Banten

BKKBN Prioritaskan Penanganan Stunting di Banten Petugas mengukur lingkaran kepala balita saat mengikuti Posyandu. Sumber Foto: kominfo.go.id

Banten, Jurnaljabar - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting yang terjadi pada anak di wilayah Provinsi Banten telah mencapai 24,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan data nasional yang hanya mencapai 24,1 persen.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, BKKBN, Lalu Makripuddin mengatakan pihaknya memasukkan Banten dalam daftar provinsi dengan penanganan kasus stunting yang diprioritaskan.

"Jadi ada 12 provinsi yang menjadi prioritas di Indonesia dalam penanganan kasus stunting. Apabila kita selesaikan kasus itu 56 persennya seperti salah satunya di Banten. Karena angkanya cukup tinggi, baik itu dari sisi jumlah total maupun di persentase yang mencapai 24,5 persen," ujarnya dikutip Selasa (18/10).

Makripuddin mengharapkan seluruh instansi dan semua pihak yang berkaitan dapat terlibat dalam mengatasi tingginya persentase jumlah kekerdilan di Provinsi Banten. Ia menargetkan angka kekerdilan di Banten dapat mencapai 14 persen.

"Untuk secara nasional, targetnya sebesar 14 persen dan diharapkan Banten juga bisa mencapai 14 persen, sebagai mendukung capaian nasional di 2024," imbuhnya.

Menurut Makripuddin, dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan tidak bisa hanya memperkuat sinergidan kolaborasi seluruh pihak saja, namun kehadiran dan keaktifan dari masyarakat sekitar sangat diperlukan juga.

"Maka kita kembangkan yang namanya Bapak Asuh Anak Stunting, Kemudian kemitraan-kemitraan juga dikembangkan dengan 1.000 mitra untuk 1.000 hari pertama kehidupan. Karena apabila saat ini berhasil melewati dengan baik maka stunting itu bisa dicegah," kata dia.