Bupati Sukabumi Keluhkan Kebijakan Bagasi Berbayar, Ini Alasannya

Bupati Sukabumi Keluhkan Kebijakan Bagasi Berbayar, Ini Alasannya Kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan beberapa maskapai penerbangan berpotensi mempengaruhi pendatapan daerah dari sektor pariwisata. (Foto: Ist)

SUKABUMI - Kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan beberapa maskapai penerbangan berpotensi mempengaruhi pendatapan daerah dari sektor pariwisata. Alhasil, wisatawan akan berpikir ulang untuk mendatangi sebuah objek wisata.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, adanya kebijakan bagasi berbayar membuat pengunjung ke Kabupaten Sukabumi mempertimbangkan isi kantong untuk membeli oleh-oleh atau cinderamata khas daerah. Jika membeli dalam jumlah banyak, kata dia, tentu akan terkena biaya bagasi. 

Alasan tersebut yang membuat Pemerintah Kabupaten Sukabumi khawatir. Jika kebijakan bagasi berbayar tidak dikaji ulang, maka imbasnya cukup besar pada pelaku UKM yang mengandalkan dari sektor wisata.

"Untuk jumlah kedatangan wisatawan tidak terlalu berpengaruh, tetapi kebijakan bagasi berbayar ini mempengaruhi pendapatan warga yang mengandalkan dari pariwisata seperti pelaku usaha kecil menengah (UKM)," kata Marwan di Sukabumi, Senin (11/2).

Terlebih, kata dia, Kabupaten Sukabumi saat ini tengah gencar mempromosikan sektor pariwisata setelah Geopark Ciletuh Palabuhanratu ditetapkan menjadi geopark dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

"Tentunya jika kebijakan bagasi berbayar ini terus diberlakukan pendapatan pelaku usaha di sekitar objek wisata bisa menurun. Pasalnya, cenderung wisatawan tidak akan membeli dalam jumlah banyak baik itu cideramata dan oleh-oleh atau membatasi pembeliannya karena takut terkena biaya bagasi," ungkapnya.

Marwan mengatakan, saat ini pemkab sangat mengandalkan dua sektor yakni pariwisata dan UKM. Sektor tersbeut terbukti mampu mendongkrak pendapatan masyarakat sehingga warga tidak perlu bekerja di pabrik khususnya kaum wanita.

Selain itu, jika bekerja di pabrik rawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga pola asuh anak menjadi berkurang karena orang tua harus bekerja dari pagi sampai sore hingga malam. Untuk itu, pihaknya mendorong warga di Kabupaten Sukabumi mengembangkan usaha dan memanfaatkan sektor wisata. 

Pemkab Sukabumi siap membantu mulai dari pelatihan, promosi, pemasaran hingga bantuan mendapatkan pinjaman modal tanpa agunan serta bunga sangat minim. Dia berharap kebijakan bagasi berbayar dikaji kembali karena mempengaruhi pendapatan bagi masyarakat di sektor pariwisata dan pelaku UKM yang mengandalkan pendapatan dari tempat wisata. (Ant)