Dilantik Ridwan Kamil, Dicky Saromi Resmi Jabat PJ Bupati Cirebon

Dilantik Ridwan Kamil, Dicky Saromi Resmi Jabat PJ Bupati Cirebon Kepala BPBD Jawa Barat Dicky Saromi dilantik menjadi Pj Bupati Cirebon (ASJ). (Foto: Ist)

BANDUNG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dicky Saromi resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Cirebon. Pelantikan dipimpin langsung Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Kang Emil) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (19/11).

Kang Emil lantas menyampaikan sejumlah pesan kepada Dicky usai menjabat PJ Bupati Cirebon. Dia meminta agar tidak ada mutasi pejabat dan membahas APBD Kabupaten Cirebon 2019 akhir tahun nanti.

"Keputusan Mendagri sudah turun, dalam surat keputusannya memerintahkan saya untuk segera melantik Pak Dicky Saromi sebagai Penjabat Bupati Cirebon," kata Emil.

Sebelum menetapkan Dicky Saromi, pada 26 Oktober 2018, Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Cirebon. Hal tersebut dikarenakan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emil juga mengingatkan agar Dicky tidak melakukan pelanggaran yang mengacu pada tindak pidana korupsi. "Saya titip, jadi jangan melakukan hal negarif seperti yang sebelumnya (Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang terkena OTT oleh KPK). Saya berdoa tidak terjadi hal-hal seperti itu di Jabar," ucapnya.

Dia juga memastikan jabatan Dicky Saromi sebagai Kepala BPBD Jabar tidak akan menganggu jabatannya sebagai Pj Bupati Cirebon. "Kita bekerja bukan atas individu tapi bekerja kolektif kolegial. Jadi sistemnya sudah ada, Pak Kadishub Jabar jadi Pj Wali Kota Cirebon lancar-lancar saja. Jadi dua hal tadi, tidak ada masalah, termasuk soal kebencanaan sudah ada SOP-nya," ungkapnya.

"Saya kira latar belakang dari OPD mana tidak perlu dipertanyakan karena semua yang pernah menjadi pejabat juga sama punya kesibukan, jadi saya kira Pemprov Jabar sudah berpengalaman dalam mengelola manajemen transaisi pemerintahan," ujarnya. (Ant)