Bahas APBD, Rapat Paripurna DPRD Jabar Dihujani Interupsi
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Jawaban Gubernur Jawa Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Jawa Barat mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaram 2020, di Kota Bandung, Jumat (15/11/2019) diwarnai hujan interupsi karena kepala OPD banyak yang absen dalam rapat paripurna tersebut. (Foto&keterangan: Antara).
BANDUNG - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan agenda Jawaban Gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jabar, mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 di Kota Bandung, Jumat (15/11), dihujani interupsi.
Pasalnya, banyak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang absen dalam rapat paripurna tersebut.
Hujan interupsi dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Jabar, usai Gubernur M. Ridwan Kamil membacakan Jawaban Gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jabar, mengenai Raperda tentang APBD TA 2020.
"Interupsi pimpinan, agenda rapat paripurna hari ini membahas soal APBD seperti anggaran di dinas-dinas. Akan tetapi, kami ingin bertanya ke mana ini para kepala OPD-nya. Kenapa banyak yang tidak hadir? Padahal 'kan ini membahas soal anggaran di dinas-dinas," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar, Irfan Suryanagara.
Di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, kepala OPD yang hadir adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Ade Afriandi dan Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Hery Antasari.
Kritik dan kekecewaan anggota DPRD karena banyak kepala OPD yang tidak hadir, dalam rapat paripurna disampaikan juga oleh anggota Fraksi PKB DPRD Jabar Hj. Yuningsih.
"Tampaknya di rapat paripurna ini Pak Gubernur dan kepala OPD tidak kompak. Mereka pada ke mana Pak Gubernur, kok, tidak hadir. Ini pernah disampaikan di rapat paripurna sebelumnya," kata Yuningsih.
Yuningsih meminta Gubernur Jawa Barat untuk memerhatikan masalah tersebut, karena rapat paripurna kali ini berkaitan dengan kepala OPD selaku pengguna anggaran.
"Ini 'kan agendanya pandangan umum dan ini kebutuhan kepala OPD karena mereka pengguna anggaran," tegas Yuningsih. (Ant).