Birokrasi 3.0 Besutan Gubernur Ridwan Kamil

Birokrasi 3.0 Besutan Gubernur Ridwan Kamil Ridwan Kamil memberikan pengarahan. Foto: www.republika.co.id

Bandung - Era Birokrasi 2.0 yang bercirikan performance based (penilaian berdasarkan kinerja seseorang, red) akan segera berakhir. Setidaknya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempelopori terwujudnya Birokrasi 3.0 di Jawa Barat yang tren globalnya akan terealisasi mulai 2020. 

"Dengan birokrasi 3.0 ini kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan. Contohnya program Diplomasi Jabar ini atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP)," jelasnya. Tim ini akan beranggotakan para diplomat atau mantan duta besar RI asal Jabar yang bertugas sebagai agen kerja sama dengan pihak luar negeri.  

"Mereka akan menyambungkan pintu kerja sama luar negeri dan mengenalkan Jabar," ujar Emil, sapaan gubernur, di rumah dinas Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/03/19).

Emil mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respon positif. "Saya sudah minta ke Kemenlu (kementerian luar negeri) dan responnya baik. Program itupun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau Tim Diplomasi Jabar, kita belum putuskan," jelas Emil.

Tim yang dibentuknya tersebut menjadi salah satu Program Penguatan Diplomasi Jabar yang diterjemahkan menjadi sebuah sistem, sehingga ASN yang kapasitasnya belum memenuhi kebutuhan pemda Jabar dapat dilengkapi oleh para mantan diplomat tersebut. "Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan, jelas nama dan tugasnya," ungkap Emil.

Birokrasi 2.0 atau birokrasi performa, yaitu "reward and punishment" saat ini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi ini masih menganggap urusan pembangunan masih urusannya birokrasi atau seolah-olah kemajuan pembangunan itu harus dilakukan oleh dinas.

"Nah, birokrasi 3.0 tidak seperti itu," ucap Emil. Di bawah kepemimpinan Emil, Provinsi Jabar menerapkan birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis, dimana pemerintah menjadi akselerator pembangunan bukan operator. Jadi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi bekerja sama dengan pihak lain atau penta helix. Ciri lain birokrasi 3.0 adalah pemerintahan yang sifatnya dinamis yaitu hubungan yang bersifat personal dan mengutamakan indeks kebahagiaan individu. (ANTARA).