Dinilai Islamofobia, Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan

Dinilai Islamofobia, Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan Anggota DPR RI, Fadli Zon (Foto: Instagram @fadlizon)

Jakarta, Jurnal Jabar - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon meminta Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan. Fadli menilai, aksi terorisme memang harus diberantas. Namun, jangan justru dijadikan sebagai komoditas yang berbau Islamofobia (fobia terhadap Islam atau penganut Islam).

"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas," tulis Fadli Zon melalui Twitter pribadinya @fadlizon.

Fadli Zon menyoroti klaim Densus 88 yang menyebut Taliban menginspirasi teoris Indonesia. Ia me-retweet sebuah berita berjudul 'Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia'.

Diketahui, Direktur Pencegahan Densus 88, Kombes M Rosidi menyatakan bahwa kemenangan Taliban di Afghanistan menginspirasi kelompok teroris di Indonesia meski memiliki paham berbeda soal agama.

"Euforia kemenangan Taliban ini dapat membawa dampak terhadap keberadaan kelompok teror di Indonesia. Paling tidak, dapat dijadikan sebagai sarana propaganda mereka," kata Rosidi dalam diskusi daring.

Menurut Rosidi, jaringan teroris di Indonesia kerap membuat narasi bermodal kemenangan Taliban. Selain itu, mereka juga mengungkit Taliban yang berhasil menguasai Afghanistan usai berpuluh-puluh tahun diduduki Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan Rosidi merujuk dari hasil pemeriksaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang ditangkap.

"Dalam interogasi terhadap salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) yang beberapa waktu lalu kita tangkap dimana dia dalam ceramahnya menyampaikan kepada jamaahnya untuk terus istiqomah sebagaimana yang dilakukan oleh Taliban," tuturnya.

Sebagai informasi, Taliban berhasil menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan dan menduduki pusat pemerintahan di Ibu Kota negara tersebut, Kabul pada 15 Agustus 2021 lalu.

Mullah Mohammad Hasan Akhund lantas didapuk sebagai pimpinan utama pemerintahan baru tersebut di Afghanistan.