DPR dukung Polri ungkap jaringan teroris

DPR dukung Polri ungkap jaringan teroris Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto : Andri/Man

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung Polri untuk terus mengungkap jaringan teroris. Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.

"Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia," kata Herman kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, kemarin sore, teroris kembali beraksi di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi dan berhasil menembak mati pelaku.

Herman mengapresiasi kesigapan polisi yang dengan cepat berhasil menindak pelaku. "Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut," kata Herman.

Menurutnya, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Dia menilai penangkapan terduga teroris belum efektif membenam potensi aksi teror. "Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa membeberkan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), jumlah teroris mencapai 6.000-an. Itu tentu sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

"Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melakukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo. Agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar Adde Rosi.

Adde mengatakan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi. 

"Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," kata Adde Rosi.

Sedangkan anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat. Sebab, terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda. Di sini, BNPT harus lebih berperan.

Dia mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Anti Terorisme.