Dua Orang Komisioner KPK Lolos Psikotest Capim KPK
Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (kanan, memegang mikrofon) didampingi anggota pansel Diani Sadia Wati (kedua kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kiri) dan Al Araf, menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019). (Foto: Antara Foto).
JAKARTA - Proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup menyita perhatian banyak pihak. Proses yang baru-baru ini selesai adalah tes psikologi yang dijalani oleh semua calon pimpinan KPK.
Hasilnya, hanya ada dua orang komisioner KPK 2015-2019 yaitu Alexander Marwata dan Laode M Syarif yang lolos tes psikologi, untuk menjadi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Pansel capim KPK 2019-2023 memutuskan dari 104 orang peserta yang mengikuti tes psikologi pada 28 Juli, yang lolos adalah sebanyak 40 orang dengan unsur komisioner dan pegawai KPK 5 orang," kata ketua pansel capim KPK Yenti Garnasih dalam konferensi pers di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (5/8).
Artinya, satu orang komisioner yaitu Basaria Panjaitan tidak lolos dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya.
Selain Alexander Marwata dan Laode M Syaris, tiga orang unsur KPK lain yang lolos adalah:
1. Chandra Sulistio Reksoprodjo (Kabiro SDM KPK)
2. Giri Suprapdiono (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK)
3. Sujanarko (Direktur Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK)
Pada tahap sebelumnya ada 14 unsur KPK yang lolos.
Selain Basaria, unsur KPK yang tidak lolos antara lain adalah Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, penyidik KPK Harun Al Rasyid, Koordinator Supervisi KPK Muhamad Najib Wahito, Direktur Gratifikasi KPK Syarief Hidayat.
Sementara, ada enam orang anggota kepolisian aktif yang lolos tes, yaitu Antam Novambar (Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri), Bambang Sri Herwanto (Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri), Dharma Pongrekun (Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)), Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan dan mantan Deputi Penindakan KPK), Juansih (Polri, Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri) dan Sri Handayani (Wakapolda Kalbar). (Ant).