Fadli Zon Minta TGPF Korban Pemilu Dibentuk

Fadli Zon Minta TGPF Korban Pemilu Dibentuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima perwakilan Relawan 02 untuk membahas kematian ratusan petugas KPPS 2019, Selasa (14/5). (Foto: Twitter - @fadlizon).

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.

"Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius apalagi sampai 600 orang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5).

Ia menyampaikan itu usai menerima Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu, di Kompleks Parlemen.

Fadli menilai urgensi dari pembentukan TGPF adalah untuk mencari penyebab akan kasus ini. Menurutnya, jika TGPF tidak dibentuk maka publik akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. 

Ia menambahkan, apa yang sebenarnya terjadi, itulah yang harus diinvestigasi oleh TGPF. Fadli juga mempertanyakan apakah penyebab kematian para petugas itu karena kelelahan, keracunan, atau ada hal lain. Sebab ia melihat banyak spekulasi penyebab meninggalnya penyelenggara pemilu tersebut.

"Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng," Fadli merincikan.

Menurut dia, saat ini semakin banyak aspirasi masyarakat yang menyampaikan terkait banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit.

Fadli mengatakan untuk menyelesaikan hal itu, dirinya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI.

"Saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi, ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi, jika tidak ada spekulasi kecuali ada temuan yang di luar dugaan," paparnya.

Fadli menilai jumlah KPPS yang meninggal mendekati angka 600 jiwa menjadi kejadian luar biasa sehingga harus direspon cepat oleh pemerintah.

Terakhir ia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang belum merespon kejadian tersebut secara proporsional, karena seharusnya pemerintah yang paling perhatian terkait persoalan tersebut. (Ant).