Presiden Tak Menggubris Ultimatum, BEM SI Demo KPK Hari Ini

Presiden Tak Menggubris Ultimatum, BEM SI Demo KPK Hari Ini Demonstrasi BEM SI mengkritisi kebijakan Joko Widodo tahun 2017. (Foto: Dokumen Kartiko Bramantyo Dwi Putro)

Jakarta, Jurnal Jabar - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9). Unjuk rasa digelar dalam rangka menolak pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Seruan Aksi Nasional Selamatkan KPK. #TitikNadirKPK. Titik aksi, Gedung Merah Putih KPK, pukul 14.00, Senin (27/9)," tulis BEM SI melalui Instagram @bem_si.

Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar, mengatakan, aksi akan digelar secara damai dan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Karena itu, ia meminta, kepada aparat kepolisian tidak menghalangi  dengan dalih pandemi.

"Kami tetap sudah komunikasi ke beberapa pihak kepolisian. Kami komunikasikan saja kondisi di Jakarta levelnya juga turun, kami maunya aksi damai sampaikan substansi," tegas Nofrian.

Sebelumnya, Aliansi BEM SI memberikan surat ultimatum terbuka yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat kembali 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK dalam tenggat waktu tiga hari. 

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK kembali bergerak untuk menindaklanjuti dari ultimatum ke Jokowi yang telah melewati 3x24 Jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 Pegawai KPK yang berintegritas," demikian pernyataan Aliansi BEM SI yang ditulis pada Minggu (26/9).

Dalam keterangan tersebut, Koordinator Media BEM SI 2021, Muhammad Rais, mengungkapkan  keresahannya melihat KPK sudah bukan lagi menjadi sebuah lembaga antirasuah, melainkan seolah telah beralih fungsi menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.

"Bagaimana tidak? pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan taliban tanpa alasan," ujar Muhammad Rais.

Rasi mengklaim saat ini KPK tengah digembosi. Padahal, KPK semestinya memberasntas kasus besar korupsi di tanah air.

"KPK yang seharusnya memberantas korupsi di negeri ini justru di gembosi saat gencar-gencarnya memberantas kasus besar korupsi. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bukan ini reformasi yang kita mau," pungkasnya.