Soal Aspirasi Warga, PKB Jabar Tugaskan Oleh dan Sidkon

Soal Aspirasi Warga, PKB Jabar Tugaskan Oleh dan Sidkon Sidkon Djampi (kiri, tengah) menerima tumpeng dalam syukuran pelantikan DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Ketua PKB Jawa Barat Syaiful Huda beberapa waktu lalu, di Kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung. (Foto: Dokumentasi Humas PKB Jabar).

BANDUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menunjuk H Oleh Soleh, menjadi wakil pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Sidkon Djampi menjadi ketua fraksi periode 2019-2024, berdasarkan surat keputusan nomor 30118/DPP_03/VI/A.1/VII/2019.

Oleh Soleh dan Sidkon Djampi dinilai vokal menyampaikan aspirasi masyarakat, juga berani memberikan saran dan kritik kepada pemerintah untuk kemajuan Jawa Barat.

"Benar, kami sudah menerima surat resmi dari dewan pimpinan pusat (DPP),  isinya menetapkan Oleh Soleh menjadi wakil pimpinan DPRD dan DPW PKB menetapkan Sidkon menjadi ketua fraksi. Pastinya keputusan itu sudah berdasarkan mekanisme dan pertimbangan yang matang," kata Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, di Bandung, Senin (9/9).

Huda yang juga akan dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, menindaklanjuti keputusan tersebut dengan memberikan lima tugas berat kepada ketua DPRD dan ketua fraksii PKB

"Wakil pimpinan dan fraksi PKB DPRD Jabar periode 2019-2024, serta anggota DPRD lainnya, diminta bekerja dalam visi dan misi politik keumatan dan kerakyatan yang telah ditetapkan," kata Huda.

Huda mengatakan lima tugas keumatan dan kerakyatan tersebut, pertama, fraksi dalam setiap sikap, pandangan dan solusi politiknya harus mendasarkan pada kemaslahatan umat.

"Kedua, fraksi menjadi juru bicara partai dalam semua persoalan umat dan rakyat. Ketiga, fraksi menjadi pusat mengadu dan melayani rakyat," katanya.

Keempat dan kelima,  fraksi menjadi mitra pemda yang kritis dan produktif. Fraksi juga menjadi laboratorium politik bagi sinergi aksi antara rakyat, partai, pemda untuk menyelesaikan semua masalah.

"Harus vokal menyampaikan aspirasi masyarakat dan berani memberikan saran, dan mengkritik pemerintah untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat," tegas Huda. (Ant).