Usul Serikat Buruh, Jokowi Pertimbangkan Kenaikan Iuran BPJS
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). (Foto&keterangan: Antara Foto).
BOGOR - Presiden Joko Widodo menyatakan, akan mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III, setelah menerima usulan dari pimpinan serikat buruh.
"Itu juga usulan, kami pertimbangkanlah, karena memang kami harus berhitung, harus berkalkulasi," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/9).
Menurut Presiden, penghitungan itu dilakukan agar anggaran BPJS tidak defisit.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, bahwa ia dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Newa Wea, membahas tiga hal dengan Presiden Jokowi.
Pertama, penolakan RUU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Kedua, rencana revisi PP Nomor 78/2015 tentang pengupahan. Ketiga, penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.
"Kami mengatakan iuran BPJS kelas III akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli. Oleh karena itu kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan," kata Said.
Sementara itu, Andi Gani mengatakan kenaikan iuran BPJS kelas III akan memengaruhi kehidupan buruh dan rakyat kecil.
Andi mengatakan, Presiden Jokowi telah menerima usulan dengan baik dan mengimbau seluruh buruh untuk tetap tenang, dalam menghadapi gejolak hukum saat ini. (Ant).