Nasional, Jurnal Jabar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menganggarkan kebutuhan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun. Tambahan dana lewat skema penyertaan modal negara (PMN) ini diambil dari saldo anggaran lebih (SAL) 2021 yang akan dikucurkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Untuk kebutuhan KCJB untuk pemenuhan base equity sebesar Rp 4,3 triliun, kata Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan proyek KCJB semula bersifat business to business (btb) tapi seiring dampak pandemi Covid-19, menekan kondisi keuangan KAI sehingga pemerintah harus terlibat dalam pendanaan.

Maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari Kereta Cepat, tidak bisa terpenuhi, sehingga pemerintah memberikan PMN Rp 4,3 triliun ke PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas penyelesaian kereta api cepat Jakarta Bandung, ujarnya.

Namun sebelum memberikan penyuntikan dana, Sri Mulyani meminta PT KAI melakukan negosiasi dengan konsorsium Tiongkok. Negoisasi tersebut berupa dilusi saham alias penurunan persentase saham milik pemerintah agar penyuntikan modal lebih kecil dari Rp 4,3 triliun.