Program strategis nasional wajib didukung kepala daerah. Ada sanksinya jika tidak mendukung.
Langkah ini dilakukan seiring dengan proses pengalihan transfer ke daerah (TKD) yang menuntut Pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.
Dalam sinergi fiskal nasional ini, Kemenkeu dan Kemendagri memiliki peran yang saling melengkapi.
Perbedaan angka Rp18 triliun tidak menunjukkan konflik atau penyimpangan, melainkan disebabkan oleh perbedaan teknis dan metodologis dalam pelaporan data.
Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.
Kesuksesan penanggulangan TBC bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa adanya tim dan RAD yang solid, upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah akan terhambat dan kurang optimal.
Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.
Hingga akhir September 2025, total belanja gabungan provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai Rp770,13 triliun atau 56,07 persen.
Survei IndoStrategi dilakukan awal September hingga 13 Oktober 2025, melibatkan 424 responden dari 34 provinsi yang dipilih secara purposif, termasuk aktivis, guru, dosen, pegawai tetap, pengusaha, dan mahasiswa S2/S3.
Lihat lagi