BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar), mengawasi adanya potensi politisasi dalam birokrasi terkait Pilkada Serentak Tahun 2020, di delapan kabupaten kota se-Jabar.

Kami akan memberi perhatian besar terhadap potensi adanya politisasi program pemerintah sebagai modal kampanye. Khususnya bagi calon kepala daerah yang akan kembali berkontestasi di Pilkada Serentak 2020, kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan, di Kota Bandung, Kamis (7/11).

Ditemui, seusai membuka acara Forum Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2019, ia mengatakan Bawaslu Jabar juga mengawasi aspek pejabat daerah yang maju, atau calon petahana. Sebab mereka punya akses untuk menggunakan APBD.

Ia mengatakan, jangan sampai birokrasi dipakai mesin pemenangan. Lalu program pemerintah atau dana APBD jangan sampai jadi sumber logistik pemenang bagi calon petahana.

Dan hal itu dilarang oleh undang-undang, tutur Abdullah.