Bupati Cirebon Dukung Transformasi Pesantren

Bupati Cirebon, H. Imron, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, yang mendorong pesantren naik kelas menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Imron saat menyambut kehadiran Menko PM dalam acara Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Menko ke Cirebon, terlebih dengan membawa agenda yang sangat relevan dengan identitas kami sebagai kota santri,” kata Imron.

Ia menjelaskan, Kabupaten Cirebon sebagai wilayah pesisir, menghadapi berbagai tantangan pembangunan-mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya saing sumber daya manusia, hingga tingginya angka kemiskinan.

“Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih berada di angka 11% atau sekitar 245 ribu jiwa. Namun kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menekan angka tersebut,” ujarnya.

Imron menyampaikan, ratusan pesantren yang tersebar di Kabupaten Cirebon tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga aktif dalam membangun ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon siap mendukung penuh inisiatif peningkatan kapasitas pesantren.

“Melalui penguatan peran pesantren dalam sektor ekonomi, masyarakat merasakan dampak yang nyata. Harapannya, pesantren bisa naik kelas dan menjadi game changer dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pesantren sebagai Pilar Pengentasan Kemiskinan

Dalam kesempatan yang sama, Menko PM A. Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa pesantren memiliki sejarah panjang dalam membantu masyarakat kecil melalui pendidikan yang inklusif, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Pesantren telah lama menjadi tempat terbuka bagi siapa pun, termasuk masyarakat miskin, untuk mendapatkan pendidikan. Ini merupakan kunci penting untuk memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

Cak Imin menambahkan, pesantren perlu diperkuat perannya sebagai pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, serta jaringan distribusi produk lokal. Transformasi ini diharapkan mampu mencetak santri yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga mandiri secara ekonomi.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, lanjutnya, akan terus mengorkestrasikan dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat kontribusi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Mari kita perkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Cak Imin.