Kepala BPJS Cibinong, Pemkab Bogor, UHC 100 Persen

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cibinong Ichwansyah Gani menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor, bersama DPRD dan BPJS Kesehatan, mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga mencapai angka 100% di Kabupaten Bogor.

Pernyataan tersebut disampaikan Ichwansyah Gani dalam acara Media Gathering Ngobrol Program Terkini (Ngopi) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlangsung di Kota Bogor pada Selasa (22/7).

Ichwansyah menjelaskan, cakupan UHC di Kabupaten Bogor sudah mencapai 97,8% dari total populasi, yang setara dengan lebih dari 5 juta jiwa. Sekitar 1,8 juta masyarakat Kabupaten Bogor menggunakan layanan JKN setiap harinya di berbagai fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun Puskesmas.

"Melalui kerja sama yang erat antara Pemkab Bogor, BPJS Kesehatan, dan DPRD, kami berharap cakupan UHC akan terus meningkat dan kualitas layanan kesehatan dapat merata bagi seluruh warga Kabupaten Bogor," ujarnya.

Ia menambahkan, selain memberikan layanan kuratif, Pemkab Bogor dan BPJS Kesehatan juga mendorong pendekatan promotif dan preventif. Salah satu caranya adalah dengan mengikutsertakan masyarakat yang berasal dari kelompok miskin dan rentan yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, berdasarkan data desil 1 hingga desil 5.

“Meskipun mereka belum melakukan pendaftaran mandiri, data sosial ekonomi yang ada di daerah berfungsi sebagai dasar untuk memasukkan mereka dalam skema UHC. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan,” jelasnya.

Ia juga menekankan, pemerintah terus mendorong masyarakat yang mampu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dan meminta perusahaan untuk memastikan semua anggota keluarga pekerja mendapatkan perlindungan dalam skema JKN.

BPJS Kesehatan Cabang Cibinong juga aktif memberikan edukasi mengenai prosedur dan janji layanan JKN, terutama dalam membedakan situasi gawat darurat dan kondisi yang tidak gawat darurat.

Kondisi gawat darurat mencakup keadaan yang mengancam jiwa, membahayakan diri sendiri atau orang lain, serta kondisi lain yang memerlukan penanganan cepat sesuai dengan pemeriksaan tenaga medis.

Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat lebih memahami kebijakan layanan JKN, aplikasi Mobile JKN, dan pentingnya kolaborasi dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Transformasi layanan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak media. Sinergi ini sangat penting untuk mendorong perubahan yang positif dalam layanan kesehatan di Indonesia," ungkapnya.

Menurut Ichwansyah, digitalisasi layanan tidak hanya sekedar memindahkan sistem ke dalam aplikasi, tetapi juga menyederhanakan proses dan memprioritaskan kenyamanan bagi para peserta.

Ia mendorong para peserta untuk lebih aktif dalam menggunakan Mobile JKN karena semua kebutuhan layanan kini tersedia dalam satu genggaman.

"Kegiatan ini akan memperkuat sinergi dengan media secara berkelanjutan. Hadirnya Aplikasi Mobile JKN di era sekarang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan setara dalam satu genggaman," tuturnya.

Sumber: Portaljabarprovgoid