Pemprov Banten kendalikan inflasi dengan mengendalikan harga beras. Foto Antara

Mendagri Tito Instruksikan Pemda Kendalikan Inflasi

Mendagri Tito Instruksikan Pemda Kendalikan Inflasi Maksimal 3,5% Lewat Stabilitas Harga Pangan

Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5%.

Instruksi ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang digelar secara virtual bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.

"Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun," tegas Tito.

Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31%, sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08% atau deflasi.

Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.

Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:

Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan NTB-Rp12.500/kg

Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan-Rp13.100/kg

Zona 3: Maluku dan Papua-Rp13.500/kg

Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.

“Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujar Tito.

Tito menyampaikan, upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota. Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

Komentar