Mendagri Tito meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberi perhatian dan melakukan langkah percepatan pemulihan.
Mendagri Tito meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberi perhatian dan melakukan langkah percepatan pemulihan.
Pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana termasuk di Provinsi Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).
Keberhasilan pemulihan daerah terdampak bencana diukur dari pulihnya fungsi pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan dari banyaknya liputan.
Rangkaian kebijakan yang diterbitkan Mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.
Anggaran pemulihan tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti kantor desa, sekolah, dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai memegang peran kunci dalam memastikan efisiensi anggaran tidak menghentikan roda pembangunan di daerah.
Praja IPDN akan ditugaskan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus memulihkan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir.
Tito mengakui bahwa pendataan penerima bantuan renovasi rumah rusak ringan dan rusak sedang masih terkendala akurasi data.
Pemerintah pusat akan memberikan reward dan award berupa insentif fiskal dengan total anggaran Rp1 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) berkinerja terbaik.
Belanja pemerintah daerah yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga.