Di tengah situasi kebencanaan yang penuh tekanan, pendekatan yang mengedepankan empati dinilai penting untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Mendagri Tito menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat terkait kinerja penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak di Sumatera.
Di bawah koordinasi Mendagri Tito, pemerintah berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah sebesar kurang lebih Rp48 miliar untuk penanganan bencana.
Kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengurai persoalan mendasar yang dihadapi korban bencana, khususnya pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan.
KEPP Otsus Papua dibentuk untuk “menata ulang” model pembangunan agar lebih kontekstual dan tepat sasaran.
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal.
Kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menerbitkan SE tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan yang mulia.
Kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito disambut antusias para pengungsi yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan secara langsung keluhan dan aspirasi mereka.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) memberi ruang bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencegah korupsi.
Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Lihat lagi