Satu Tahun Ben-Pilar, Publik Respons Positif Hasil Program Kerja

Survei “Evaluasi 1 Tahun Kebijakan Ben Pilar” menunjukkan publik puas dengan respons Penanganan Covid-19 dan 15 program kerja Pemkot.
Rabu, 27 Apr 2022 10:51 WIB Author - Lady Marietha Theresa Noge

Kota Tangerang Selatan, Jurnal Jabar Media Survei Indonesia (MSI) merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar). Survei bertajuk Evaluasi 1 Tahun Kebijakan Ben Pilar tersebut menunjukkan publik puas dengan respons Penanganan Covid-19 dan 15 program kerja Pemkot.

Menurut Direktur MSI, Asep Rohmatullah, penanganan Covid-19 di Tangsel dinilai paling tinggi oleh warga di antara program yang lain dengan besaran 79,9%. Warga menganggap upaya dan strategi penanganan Covid-19 Pemkot cenderung berhasil, terbukti dengan penurunan kasus positif selama satu bulan terakhir.

Publik puas dengan kinerja Pemkot di bawah Ben-Pilar dalam penanganan Covid-19, angkanya 79,9% atau tertinggi di antara program lain. Menurut 73,3% warga, Pemkot memberi perhatian besar terhadap masalah pandemi ini, jelas Asep saat menyampaikan rilis survei MSI di SwissBel Hotel, Serpong, Selasa (26/4).

Lebih lanjut Asep menerangkan, warga juga mengaku puas terhadap kinerja Ben-Pilar dalam menangani 15 program, di antaranya: penyediaan sarana/prasaran kesehatan (68,3%), mengatasi kriminalitas rasa aman (68,2%), mempermudah pelayanan kantor Pemda (64,8%), tata kelola pemerintahan (63,2%), penyediaan sarana/prasarana pendidikan (62,7%), bangun/perbaiki infrastruktur yang rusak (61,8%), transportasi publik yang terkoneksi (61%), mengatasi masalah banjir (60,6%).

Secara umum, tingkat kepuasan kinerja Ben-Pilar dalam menangani pelbagai masalah ada di atas 60%. Meski demikian, masih ada tingkat kepuasan yang berada di bawah 60%, yakni menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari (59.5%), mengatasi masalah sampah (58.7%), pemberdayaan UMKM (58.5%), penegakan hukum (57.8%), memangkas biaya perizinan dan mengatasi masalah narkoba (57.2%) serta menangani masalah kekerasan perempuan anak (55.7%).

Baca juga :