Pemerintah Kota Bandung mengirimkan 15 inovasi dalam pelayanan publik untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. Foto Pemprov Jawa Barat.

15 Inovasi Layanan Dikirim ke KIPP 2025

Pemkot Bandung Penuh Harapan Masuk Top 99 Nasional

Pemerintah Kota Bandung mengirimkan 15 inovasi dalam pelayanan publik untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pemerintah Kota Bandung mengirimkan 15 inovasi dalam pelayanan publik untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pengiriman tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, di Pendopo Wali Kota pada Rabu (11/6). Kompetisi ini merupakan acara tahunan bagi lembaga pemerintah untuk memamerkan inovasi layanan terbaik mereka.

Farhan menyatakan kebanggannya atas kreativitas serta usaha keras dari perangkat daerah dalam menciptakan aplikasi dan sistem baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya merasa bangga karena kita berhasil menciptakan banyak inovasi, baik yang benar-benar baru maupun pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Yang terpenting, semua harus dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat," ujarnya.

Sebanyak 15 inovasi yang diterima mencakup berbagai bidang, termasuk kesehatan, sosial, kependudukan, perizinan, dan pengelolaan data. Inovasi tersebut akan menjalani seleksi administrasi pada Juni dan penilaian lebih lanjut hingga Agustus 2025.

"Mudah-mudahan dari 15 inovasi ini ada yang berhasil masuk ke Top 99, bahkan bisa mencapai Top 45. Jika terpilih, saya akan sangat bangga mewakili Bandung di hadapan Menteri PANRB," tambah Farhan.

Berikut daftar 15 inovasi dari Pemkot Bandung yang diikutkan dalam KIPP 2025:

LAMAN HATI – Layanan Manajemen Kesehatan Hewan Terintegrasi (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)

SIGAH DISTING – Sinergitas Pencegahan Deteksi Dini Stunting (Kelurahan Panjunan)

SUHUNAN – Sistem Informasi Urusan Hunian (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

NEW BIMA – Aplikasi Manajemen Tenaga Kerja Terintegrasi Bandung (Dinas Ketenagakerjaan)

SI PATEN – Sistem Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak (DP3A)

YES JITU – Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu (Dinas Sosial)

SIKDA – Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan)

WARGA PEDIA – Digitalisasi Data Penduduk dari Manual ke Digital (Kecamatan Mandalajati)

SALAMAN – Penyelesaian dalam Genggaman (Disdukcapil)

SIMKURING – Sistem Informasi Manajemen Kegiatan UPTD dan Monitoring (Dinas SDA dan Bina Marga)

E-PENTING – Pendataan Stunting Secara Elektronik (Diskominfo)

E-SIP – Sistem Koordinasi Perbendaharaan (BKAD)

SIMPELMAN – Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang)

CIJERAH SOPAN – Menghentikan Perkawinan Anak (Kelurahan Cijerah)

HAY. U GAMPIL – Kemudahan dalam Proses Perizinan (DPMPTSP)

Farhan juga menjelaskan, integrasi berbagai aplikasi pelayanan publik sangat penting untuk mencegah tumpang tindih sistem. Saat ini, Pemkot Bandung memiliki ratusan aplikasi pelayanan yang harus diaudit.

"Saya masih mencari cara yang tepat untuk melakukan audit integrasi atas semua aplikasi yang kita miliki. Namun, saya yakin jika semua terintegrasi dengan baik, pelayanannya akan menjadi jauh lebih efisien," katanya.

Ia juga menyatakan, pengiriman dilakukan melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang dimiliki oleh Kementerian PANRB.

"Bismillah, semoga usaha kita membuahkan hasil yang memuaskan dan inovasi-inovasi ini bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat," tutupnya.

sumberpemprovjabar

Komentar