Menelaah Tempat Kerja KDM dalam APBD Jawa Barat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sangat menghargai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atas keberhasilan signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat untuk 2025.

Penghargaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi untuk mempercepat realisasi APBD 2025 yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Ditjen Bina Keuangan pada Kamis (8/5).

Dalam presentasinya, Tito mengungkapkan, realisasi pendapatan di Jawa Barat telah mencapai 32% hingga 2 Mei 2025, yang merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Ia menilai, pencapaian ini sebagai indikasi konkret dari prestasi dan kerja keras Gubernur Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan akronim KDM.

"Kita melihat, Jawa Barat mendapatkan hasil yang baik. Realisasi pendapatannya mencapai 32%. Ini penghargaan saya untuk Gubernur Dedi. Angka ini mencerminkan pencapaian, mencerminkan kinerja, dan tak dapat disangkal," jelas Tito.

Di samping pendapatan, realisasi pengeluaran Pemda Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat memuaskan, mencapai 21,91%. Tito berpendapat, kinerja ini menunjukkan bahwa dana daerah berputar secara efektif di tengah masyarakat.

"Pengeluaran juga sangat baik. Bahkan merupakan yang tertinggi. Ini artinya, uang yang beredar di masyarakat cukup besar, dan Jawa Barat masih mempunyai cadangan sekitar 10% hingga 11%. Ini sangat penting jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk tanggap bencana atau kebutuhan mendesak lainnya," ujar Tito.

Tito menekankan peranan penting pengeluaran pemerintah daerah sebagai pendorong ekonomi setempat. Tingginya belanja akan mempercepat sirkulasi uang dalam masyarakat dan merangsang sektor swasta.

Ia juga mengingatkan mengenai pentingnya pengawasan pelaksanaan APBD oleh para kepala dinas.

"Pengeluaran adalah tanggung jawab kepala dinas. Harus diperiksa, siapa kadis yang cekatan, siapa yang lamban," tegasnya.

Dengan pencapaian yang ia sebutkan "tidak dapat dibantah", Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien serta dampaknya yang langsung terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

sumber pemprovjabar