Wakil Wali Kota Mendorong Tim Satgas Antirentenir untuk Memb

Pemkot Bandung memperkuat perlindungan bagi masyarakat dari praktik pinjaman online (pinjol) yang tidak sah serta rentenir dengan memperkuat keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Antirentenir.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, masih banyak orang yang menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembiayaan yang adil dan aman.

"Di balik kemajuan pembangunan, masih ada kelompok masyarakat yang terjebak dalam kesulitan ekonomi. Ironisnya, mereka justru menjadi target empuk bagi praktik rentenir dan pinjol ilegal," ucap Erwin dalam Forum Group Discussion (FGD) Satgas Antirentenir di Nara Park pada 8 Juli 2025.

Ia menjelaskan, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan kalangan muda rentan terjebak dalam utang yang memiliki bunga tinggi bukan karena malas, tetapi disebabkan oleh kurangnya akses ke lembaga keuangan yang resmi.

"Isu rentenir ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek sosial, psikologis, dan bahkan moralitas," tegasnya.

Erwin menjabarkan, Pemkot Bandung memiliki tiga strategi utama untuk melawan praktik pinjaman yang tidak legal.

Pertama adalah menyediakan akses permodalan yang formal melalui kerjasama dengan bank daerah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.

Kedua, memberdayakan masyarakat melalui literasi keuangan, yang mencakup edukasi mengenai pengelolaan keuangan, risiko utang, dan pentingnya menabung.

Ketiga, penguatan koperasi komunitas di tingkat kelurahan dan masjid agar berfungsi sebagai pusat alternatif akses keuangan.

"Saya ingin satgas ini beroperasi berdasarkan data, strategi, dan keberanian. Kita juga butuh sistem pendataan yang tepat, layanan pengaduan, konseling keuangan, serta dukungan hukum," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung Tatang Muhtar, menyampaikan, Satgas Antirentenir Bandung adalah satu-satunya yang diresmikan di tingkat kota di seluruh Indonesia.

"Satgas ini merupakan mitra strategis kita. Tujuan utamanya adalah mengurangi praktik rentenir dengan pendekatan edukasi dan advokasi," kata Tatang.

Saat ini, Satgas Antirentenir memiliki 14 anggota dari berbagai unsur dan ditempatkan di 14 kecamatan.

"Para pendamping Satgas di 14 kecamatan sudah mendapatkan insentif. Kami menargetkan untuk menambah tujuh kecamatan tahun depan. Pada 2026, diharapkan semua kecamatan akan memiliki pendamping Satgas," ujarnya.

sumberportaljabar