Jokowi Tegaskan Rumah Sakit dan Peserta Bukan Penyebab Kasus BPJS

SUBANG - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa masalah yang muncul dalam kasus BPJS, terletak pada institusi BPJS itu sendiri. Bukan pada rumah sakit maupun masyarakat pemegang kartu.

Setelah inspeksi mendadak (sidak) layanan BPJS dan berlanjut meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11).

Jokowi mengatakan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah, yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, yaitu dengan memperbaiki BPJS itu sendiri. 

“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan 'kan di BPJS-nya bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan,” kata Jokowi.

Menurutnya, BPJS harus mampu mengendalikan defisit. Terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.

Jokowi mengatakan, bahwa dalam sidak layanan BPJS di instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka RSUD Subang, hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

Dari jumlah tersebut, kata Kepala Negara, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI). Sementara, 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.

"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," jelasnya.

Jokowi menjelaskan, sampai saat ini ada sebanyak 133 juta orang dicakup asuransi BPJS secara gratis.

"Ada 133 juta orang yang di-cover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta orang oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget (besar sekali) ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11) lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD, Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (Ant).