BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah (pemda) untuk bisa membantu melakukan sosialisasi, terkait Kartu Pra Kerja kepada masyarakat setempat.

Diharapkan para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran di pemerintahan daerah untuk nanti dapat memperkenalkan program Kartu Pra Kerja kepada masyarakatnya, katanya dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Tak hanya itu, Menko Airlangga juga meminta para pejabat pemda untuk melakukan sertifikasi, terhadap berbagai pelatihan yang dianggap berhak dalam membimbing para peserta.

Serta membantu menyertifikasi pelatihan yang eligible, kata Airlangga.

Airlangga memberikan batas waktu selama dua sampai tiga bulan kepada pemda, untuk mempersiapkan dan melakukan kewajibannya tersebut. Sehingga, target pelaksanaan Kartu Pra Kerja dapat mulai berjalan sesuai target, yakni Januari 2020.