Akademisi, Realisasi APBD Jabar, Tepat

Hingga Juli 2025, pencapaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat telah mencapai angka 38,79%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata secara nasional yang hanya berada di 31,8%.

Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari target yang ditetapkan dalam APBD 2025, PAD Jabar kini telah mencapai 44,72%, melampaui rata-rata nasional yang sebesar 43,62%.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan, kapasitas fiskal Jawa Barat dalam APBD 2025 telah melebihi Rp31 triliun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara 38 provinsi di tanah air.

"Apabila ada yang mengeklaim belanja menurun dan pendapatan merosot, itu adalah pernyataan yang tidak akurat," tegas Herman.

Dia menambahkan, dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini, diungkapkan, realisasi belanja daerah Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

“Pak Menteri menyampaikan, Jawa Barat menduduki peringkat ketiga nasional. Ini menunjukkan bahwa kita masih tergolong yang terbaik. Sangat luar biasa," ungkapnya.

Herman juga menegaskan, Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya mendorong kualitas belanja daerah yang lebih baik.

"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar pengeluaran APBD memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Insya Allah, kami akan selalu mengawasi anggaran ini demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Belanja Hati-hati dan Fokus Peningkatan Pendapatan

Ekonom dari Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi berpendapat, realisasi belanja dan pendapatan di Jawa Barat masih berada di jalur yang benar, meskipun memerlukan perhatian tambahan.

"Saya melihat, pencapaian saat ini tetap berada di jalur yang tepat meski sedikit di bawah persentase biasanya, karena suatu hal dalam realisasi belanja dan pendapatan harus dikelola dengan cermat, membuat saya memahami kondisi ini lebih kepada pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati, bukan hanya sekedar mengenai persentase belanja yang tinggi," jelasnya.

Menurut Acuviarta, masih terdapat peluang untuk mempercepat realisasi, baik dalam pengeluaran maupun peningkatan pendapatan, meski saat ini banyak perubahan mendasar yang terkait dengan kebijakan fiskal Pemda Provinsi Jabar selama enam bulan pertama.

Dia menyoroti belanja infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga memerlukan perhatian dan waktu lebih, sehingga dibutuhkan langkah yang lebih proaktif, terutama terkait proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.

Di sisi pendapatan, fokus percepatan bisa diarahkan pada sektor-sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.

“PKB sedang dalam tahap pemberian insentif untuk penghapusan tunggakan. Di luar PKB, kita bisa lebih memfokuskan pada pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain-lain untuk realisasi," ungkapnya.

Acuviarta juga mencatat bahwa iklim efisiensi dan realokasi belanja sebagai dampak dari implementasi Perpres No. 1 Tahun 2025 berpengaruh terhadap psikologi pengeluaran daerah.

“Pak Gubernur KDM telah melakukan perubahan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, yang perlu kita tanggapi dengan cara positif dan saya melihat bahwa realisasi serta implementasinya memerlukan waktu untuk transisi," pungkasnya.

Sumber: portaljabarprovgoid