Bupati Bogor Rudy Susmanto, hadir dalam Rapat Koordinasi bagi Penguatan Sinergi Penanggulangan Korupsi yang diadakan di Jakarta pada Rabu (10/7/2025). Foto Pemprov Jawa Barat

Rudy Susmanto, Rakor Pemberantasan Korupsi, KPK dan Pemda

Rudy Susmanto Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi untuk Meningkatkan Kerja Sama KPK dan Pemda

Bupati Bogor Rudy Susmanto, hadir dalam Rapat Koordinasi bagi Penguatan Sinergi Penanggulangan Korupsi yang diadakan di Jakarta.

Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir dalam Rapat Koordinasi bagi Penguatan Sinergi Penanggulangan Korupsi yang diadakan di Jakarta pada Rabu (10/7). Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah demi membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, transparan, serta bertanggung jawab.

Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan Plt. Inspektur Kabupaten Bogor. Pada acara tersebut, juga diadakan penandatanganan komitmen antikorupsi yang diikuti oleh beberapa gubernur dan Ketua DPRD, dihadiri oleh Ketua KPK RI Johanis Tanak.

Dalam pembicaraannya, Ketua KPK Johanis Tanak, menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang berintegritas sebagai dasar untuk menanggulangi korupsi. Ia menegaskan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai tata kelola yang baik.

"Anggaran yang diperoleh dari masyarakat harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi kepada publik, negara, dan bangsa," ungkap Johanis.

Ia juga memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang dianggap telah menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi dalam birokrasi. Dalam kesempatan ini, Johanis mengajak semua kepala daerah serta pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, mengedepankan nilai-nilai Pancasila, dan menyediakan pelayanan publik yang bersih serta adil.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat integritas dalam kelembagaan dan menerapkan prinsip akuntabilitas di semua sisi pemerintahan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung agenda nasional dalam memberantas korupsi.

Sumber: portaljabarprovgoid

Komentar