Meneropong kisruh salah input real count KPU
Image: pixabay.com
Jakarta - Pasca hari pemilihan umum 17 April 2019, hasil perhitungan nyata (real count) dan perhitungan cepat (quick count) masih menghiasi layar media televisi, online, maupun sosial media. Namun sayangnya sempat terjadi salah input hasil real count oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi menyoroti bahwa kesalahan input ini ternyata merugikan suara Capres 02. "Ya itu agak menarik yah. Situng KPU itu berbeda dengan C1 yang ada di kami alasannya KPU ini ada yang salah input tapi lucunya kalau salah input Kenapa Pak Prabowo terus yang salah Input. Kalau salah input itukan random ada Pak Jokowi ada Pak Prabowo. Kan menarik ini," kata Andre Rosiade seperti dikutip dari beritasatu.
KPU mengakui kesalahan input tersebut dan telah mengoreksinya, sekaligus mengutarakan bahwa itu terjadi karena faktor human error. "Ini perkara human error saja, karena tentu kita ada kelelahan, rata-rata petugas entry data bekerja dari pagi sampai malam, dan bisa lanjut lagi sampai paginya. Terutama para petugas KPPS, mereka menghitung suara itu bahkan bisa lebih dari 24 jam," ujar Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/04/19) seperti dikutip dari Alinea.
Tapi sayangnya, langkah KPU tersebut tidak serta merta membuat warga khususnya pendukung kandidat 02 kembali mempercayai KPU.
Sampai saat ini hasil real count KPU masih dipertentangkan oleh warga. Ada yang percaya hasil KPU dan ada yang tidak percaya lagi dengan alasan salah input yang berulang-ulang.
Masing-masing kubu mengklaim unggul
Selain itu, seperti kita ketahui bersama bahwa pada Rabu (17/04/19) sore beberapa media televisi nasional yang menayangkan quick count dari beberapa lembaga survei, menyatakan bahwa kandidat 01 unggul di atas 02.
Pada sore hari yang sama, kandidat 02 juga menyatakan hasil real count internal BPN Prabowo-Sandi yang menunjukkan bahwa kandidat 02 unggul dari 01 Jokowi Ma'ruf, yaitu dengan perolehan suara Prabowo Sandi mencapai 62%.
Berdasarkan data tersebut, masing-masing kandidat menyatakan hasil perhitungannyalah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sengitnya perhitungan hasil pemilu 2019 ini masih berlangsung hingga tulisan ini dipublikasikan. Bahkan warga yang menginginkan perhitungan yang jujur dan adilpun telah mendatangi kantor pusat KPU dan berdemo secara damai pada Minggu (21/04/19).
Para pendemo yang menyebut diri sebagai emak-emak tersebut meminta KPU untuk jujur dan adil. Para emak-emak ini juga memberikan buket bunga sebagai simbol kejujuran dan keadilan kepada perwakilan KPU yang menerimanya.
Pengamat minta publik bersabar
Direktur Rumah Mediasi Indonesia, Ridha Saleh, meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU. Termasuk kedua tim pemenangan pasangan capres dan cawapres untuk tidak saling mengklaim kemenangan.
"Elit politik diharapkan memberikan contoh bagaimana melaksanakan demokrasi yang konstitusional," kata Ridha di Jakarta (22/04/19).
Mantan anggota Komnas HAM ini mengatakan, elite politik seyogianya menghargai masyarakat yang sudah memberikan hak pilihnya di Pemilu Legislatif dan Pilpres 17 April lalu.
Ridha membeberkan, data bahwa partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 cukup tinggi, mencapai 80,90 persen. Angka itu melebihi target KPU sebesar 77,5 persen.
"Ini menggambarkan bahwa partisipasi dan kesadaran politik warga negara akan kedaulatan mereka dalam menentukan masa depan bangsa semakin menggembirakan," jelas Ridha.
Menurut Ridha, fakta tersebut tidak bisa diartikan semata-mata karena antusiasme masyarakat untuk memilih presiden, wakil presiden, calon legislatif. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini jauh lebih demokratis, tingkat kepercayaan, dan harapan rakyat terhadap pemerintah jauh lebih tinggi.
Partisipasi politik rakyat ini, kata Ridha, harus diletakkan dalam konteks besar politik Indonesia.
"Pada pemilu kali ini, kita masih melihat kendala teknis dari penyelenggara pemilu yang menyebabkan pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah bahkan diluar negeri terjadi insiden hilangnya hak pilih warga negara, karena rumitnya teknis dan baru pertama kalinya kita melaksanakan pemilihan umum secara bersamaan, namun kita juga harus memahami bahwa pemilu kali ini dipersiapkan dengan niat baik oleh penyelengara pemilu," papar Ridha.
Karena itu, Ridha berpesan agar semua pihak bersabar karena masih ada dua rangkaian pemilu yaitu perhitungan dan penetapan pemenang. Bahkan ada kesempatan waktu bagi yang kalah untuk menggunakan hak hukumnya dengan menggugat ke mahkamah konstitusi jika penyelenggaraan pemilu dianggap telah terjadi kecurangan yang terorganisir, sistimik, dan meluas.
Fenomena euforia mengucapkan selamat dari para pendukung
Sementara itu, dua hari terakhir ini masing-masing pendukung telah mengucapkan selamat kepada capres pilihannya, karena diyakini telah memenangkan pemilihan presiden 2019 ini.
Menanggapi hal tersebut, Eman Sulaeman Nasim juru bicara Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) yang dihubungi lewat pesan elektronik oleh redaksi, menjelaskan pentingnya para pendukung agar menunggu hasil resmi real count dari pihak berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Masing-masing mungkin merasa punya ada bukti (kemenangan), silakan saja, tetapi alangkah bagusnya memang semuanya menunggu hasil pengumuman real count yang dilakukan oleh KPU. Namun demikian supaya KPU ini valid dan reliable dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka kami berharap KPU itu bekerja secara jujur dan profesional," papar Eman dalam penjelasannya.
Menurut Eman, kesalahan-kesalahan input yang dilakukan oleh KPU dan menguntungkan satu kandidat capres, menunjukkan kinerja KPU yang sangat tidak profesional dan berindikasi bahwa perbuatan itu tidak jujur.
"Kami dari Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia berharap KPU bekerja secara profesional, jujur, dan adil. Sehingga hasilnya kelak bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena KPU memegang peran penting dalam menegakkan demokrasi," harap Eman mewakili APDI.
Bagi APDI adanya euforia ucapan selamat dari masing-masing pendukung tentu ada alasannya, namun APDI berharap semua pihak menunggu hasil resmi dari KPU. APDI juga berharap netralitas aparat kepolisian untuk mendukung kebenaran dan menindak dengan tegas segala bentuk pelanggaran di dalam pemilu 2019 ini.