Sesditjen PDT: Berharap 'Startup' Mendukung Desa Tertinggal

Sesditjen PDT: Berharap 'Startup' Mendukung Desa Tertinggal Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan daerah Tertinggal (Sesditjen PDT), Razali. (Foto: Istimewa).

JAKARTA - Dunia bisnis semakin canggih semenjak memasuki era digital. Kini, sudah mulai jamak bahwa pebisnis tak lagi mengandalkan model bisnis tradisional atau konservatif. Seperti, misalnya, membuka toko fisik atau beriklan di media konvensional. 

Saluran digital semakin dianggap efisien dan efektif, untuk mendorong promosi dan pemasaran dari suatu bisnis. Hal ini juga merangsek ke seluruh nusantara. Bahkan, niscaya dapat juga diadaptasi oleh pelaku usaha di daerah tertinggal. 

Ditjen PDT sebagai Jembatan Ekonomi Digital ke Daerah Tertinggal

Menjembatani hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, bekerja sama dengan KOMPAK, menyelenggarakan kegiatan Forum Kolaborasi Pengembangan Inovasi Digital Non-Tradisional Aktor, dalam Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, di Gedung Makarti Muktitama, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jakarta, Selasa (26/11).

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan peluang bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, akademisi, para mitra pembangunan dan donor, serta pihak swasta.

Maksudnya, untuk dapat melihat, mempelajari dan berinteraksi langsung dengan para innovator/startup, atau akademisi yang dianggap menjadi non-tradisional aktor. Khususnya dalam pembangunan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Forum ini dihadiri oleh pihak-pihak penting dalam pembangunan daerah. Antara lain kementerian lembaga terkait, pemda, akademisi, para mitra pembangunan dan donor.

Juga dihadiri oleh para mitra innovator/startup dalam pembangunan yaitu Tokopedia, Quipper, Bidan Sehati, FishOn, Goers, Caventer, Creator School, Inacom, Sikumisku, Nusa Berdaya, dan Sayur Box.

Forum ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan daerah Tertinggal (Sesditjen PDT), Razali, yang memberikan arahan bahwa kolaborasi dan inovasi harus terus dilakukan. Tujuannya untuk menghadirkan sesuatu yang out of the box.

“Di era digital ini, kolaborasi dan inovasi harus terus dilakukan untuk menggagas sesuatu yang out of the box. Pemerintah daerah harus mendukung ide-ide baru dan turut berkolaborasi, sehingga kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan dapat lebih berkembang lagi,” ungkap Razali.

Arahan dari Razali, mengacu pada kondisi perubahan pembangunan yang telah mengarah pada industri 4.0. Sehingga diperlukannya penyesuaian pada cara pembangunan desa dan daerah tertinggal. Maka, desa dan daerah tertinggal dapat segera mengejar dan menyesuaikan, dengan kondisi era teranyar.

Gelaran forum ini menyajikan Talkshow, Konsultasi Desk, dan Pameran. Pada sesi Talkshow, tema yang disampaikan dibagi ke dalam 4 panel diskusi yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi digital dan kerja sama universitas dalam hal pariwisata. 

Pada sesi konsultasi desk yang berlangsung di sela-sela sesi talkshow, para peserta dapat berinteraksi secara langsung dengan pihak lain, baik dengan para inovator, pemerintah daerah lain, Kementerian/Lembaga serta para startup undangan yang hadir pada kegiatan tersebut. 

Sedangkan pameran dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki inovasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, dan pariwisata. Para peserta dapat berbincang lebih mengenai inovasi-inovasi yang mereka buat. Sehingga dapat menjadi inspirasi dalam hal upaya, untuk percepatan pembangunan di daerah.

Oleh sebab itu, selain menyasar pembelajaran untuk para pemerintah daerah, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain.

Tujuannya, untuk mengembangkan model kerja sama yang sesuai dengan pemerintah daerah. Sehingga, kegiatan kolaborasi untuk pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat berjalan semakin luas.

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Sesditjen PDT, Razali, bahwa kolaborasi sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah, yang dihadapi dan memberikan peluang.

“Berharap akan ada lebih banyak startup yang mampu membangun project untuk mendukung desa tertinggal. Inisiatif dan kolaboratif antara Ditjen PDT dan KOMPAK. Kolaborasi untuk memecahkan masalah yg dihadapi dan memberikan peluang. Pemerintah daerah dapat mendukung ide-ide baru dan memberikan kolaborasi bersama. Dukungan dan kerja sama yang telah terbangun ini dapat terus berlanjut dan dapat lebih berkembang lagi,” ungkap Razali, Sesditjen PDT.

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Memanfaatkan Ekonomi Digital

Forum ini pun mendapatkan tanggapan positif, dari Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ditjen PDT, Yusra.

“Mari kita lanjutkan kegiatan kerja sama seperti ini. Semoga kegiatan ini tidak menjadi pertama dan terakhir. Agar menjadi kegiatan yang terus berkelanjutan dengan kerjasama,” harap Yusra.

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, menekankan bahwa kegiatan ini tentunya memberikan pandangan, bahwa kerja sama dan kolaborasi semua pihak terkait adalah salah satu kunci.

Terutama dalam percepatan pembangunan di desa dan daerah tertinggal, khususnya di era teknologi seperti saat ini.

“Bagaimana pembenahan daerah tertinggal menjadi lebih baik. Civil society, penggerak paling utama untuk pembangunan negara kita. Sebagian besar masyarakat desa sudah melek internet, artinya ada peluang untuk dikembangkan ekonomi digital yang diharapkan dapat meningkatkan jaringan pemasaran, memotong alur distribusi dan meningkatkan pendapatan. Generasi milenial yang memiliki pengetahui telnologi tinggi diharapkan dapat membantu mendampingi masyarakat membangun ekonomi digital,” papar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi.

Era pembangunan semakin maju dan seluruh pembangunan mengarah pada perubahan baru. Termasuk salah satunya adalah perkembangan era digital. Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal perlu dilaksanakan menyesuaikan dengan hal tersebut, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata.

Forum kolaborasi ini dimaksudkan untuk menjembatani Pemerintah Daerah dengan para pihak seperti startup, sektor swasta, universitas, kementerian/lembaga, yang memiliki inovasi dalam pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

Diharapkan, para profesional di daerah dapat mempelajari dan membawa inovasi-inovasi tersebut, untuk mendukung pembangunan di daerah masing-masing.