Rangkaian kebijakan yang diterbitkan Mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.
Anggaran pemulihan tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti kantor desa, sekolah, dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Layanan jemput bola yang dilakukan petugas Dukcapil dinilai cepat, mudah, dan tanpa pungutan biaya, sehingga warga kembali memiliki dokumen kependudukan dalam waktu singkat.