Mendagri: Anggaran Rp59,25 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak di Sumatera dengan total nilai Rp59,25 triliun. Anggaran tersebut masing-masing dialokasikan sebesar Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah terdampak, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Mendagri menjelaskan, anggaran pemulihan tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti kantor desa, sekolah, dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Dari tiga provinsi terdampak, tercatat 52 kabupaten/kota yang sempat terdampak dan kini secara bertahap mulai pulih.

“Di Aceh, dari semula 18 kabupaten/kota terdampak, saat ini tersisa tujuh yang masih menjadi fokus penanganan, dengan kondisi terparah di Kabupaten Aceh Tamiang. Di Sumatera Utara, dari 18 daerah terdampak kini tinggal lima. Sementara di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, saat ini ada tiga yang masih menjadi fokus, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar,” ujar Tito.

Secara lebih rinci, Mendagri mengungkapkan terdapat 1.580 desa terdampak, dengan sebaran 1.455 desa di Aceh, 93 desa di Sumatera Utara, dan 32 desa di Sumatera Barat. Untuk desa-desa di Aceh yang mengalami kerusakan berat, Mendagri mengusulkan agar pembiayaan pemulihan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

“Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemungkinan masih dapat dibantu melalui kemampuan fiskal daerah. Namun, untuk Aceh perlu dukungan penuh dari APBN,” tegasnya.

Selain itu, guna mempercepat pembersihan dampak bencana serta menghidupkan kembali roda pemerintahan di tingkat desa dan kabupaten, Mendagri menyampaikan rencana pengiriman 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui skema kuliah kerja nyata (KKN) selama satu bulan. Pada tahap awal, para praja IPDN akan ditempatkan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan dampak terparah dan masih banyak desa yang belum berfungsi optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga meminta dukungan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar anggaran IPDN sebesar Rp20 miliar yang masih terkunci dapat segera digunakan untuk mendukung operasional praja IPDN di lokasi bencana.

“Setelah penugasan di Aceh Tamiang selesai, praja IPDN akan kami geser ke daerah terdampak lainnya,” kata Tito.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan anggaran pendukung kegiatan praja IPDN di wilayah terdampak bencana di Aceh.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.