Mendagri Dorong Kolaborasi untuk Kejar Target Pemulihan Pascabencana Sumatera
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Muhammad Tito Karnavian, mendorong seluruh kementerian memberi atensi dan melakukan serangkaian kerja pemulihan pascabencana kepada tiga daerah terdampak bencana di Sumatera.
Hal itu diungkapkan Tito salam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor yang berlangsung selama empat jam tersebut membahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi terdampak di Sumatera. Sejumlah indikator utama seperti tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial disebut masih perlu dipercepat, terutama di daerah yang paling parah terdampak.
Dalam kesempatan itu, Tito meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberi perhatian dan melakukan langkah percepatan pemulihan di wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.
Tito juga meminta kepada kementerian yang berhubungan dengan sektor ekonomi segera bergerak memulihkan daya beli masyarakat terdampak bencana. Sebab, beberapa daerah terdampak bencana Sumatera terpantau mengalami kenaikan inflasi. Tito berpandangan stimulus ekonomi apapun akan percuma bagi pelaku ekonomi jika masyarakat tidak punya daya beli.
"Jadi semua yang tergabung dari ekonomi. Ini tolong memasifkan ekonomi. Menjadikan menormalisasi ekonomi di daerah-daerah yang harganya naik. Ini karena kalau harganya naik daya belinya turun. Selain inflasi, kita harus mendorong penjual pasar harus hidup, restoran hidup hotel harus hidup, wisata harus hidup Gerakan pangan murah boleh jalan. Tapi ini semua akan jadi percuma kalau seandainya masyarakatnya tidak punya daya beli," kata Tito.
Tito menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak bencana.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah turun langsung membantu masyarakat di wilayah-wilayah terdampak, terutama di daerah pegunungan Aceh.
"Mulai dari Dompet Dhuafa, PMI (Palang Merah Indonesia), DMI (Dewan Masjid Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah dari relawan partai semua ada di situ. Kemudian dari Yayasan Bunda Tsu Zhi, Yayasan Artha Graha, ada juga lembaga ormas dari Jawa, Yogyakarta, Surabaya, banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah di Aceh, dan Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan dalam membantu masyarakat,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Salah satu langkah percepatan yang akan ditempuh adalah pembersihan kawasan terdampak dan pengurangan jumlah pengungsi melalui pemberian bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
“Maka yang ringan ini tinggal ke hunian sementara atau pindah ke atau dapat Dana Tunggu Hunian (DTH). Artinya mereka bisa tinggal di rumah saudaranya atau sewa. Itu yang kita harapkan. Dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran nonbencana dan PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga atau ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” kata Tito.
Untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi dan mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri dan Sekolah Kedinasan 15.000 saja saya yakin dua minggu selesai,” kata Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dari unsur daerah, turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.