Bupati Cianjur Irvan Rivano Terjaring OTT KPK, Emil Mengaku Sedih

Bupati Cianjur Irvan Rivano Terjaring OTT KPK, Emil Mengaku Sedih Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terjaring OTT KPK. (Foto: Ist)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) mengaku sedih dan prihatin soal terjaringnya Bupati Cianjur Irvan Rivano dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi antirasuah tersebut menangkap Irvan bersama lima orang lain termasuk kepala dinas, kepala bidang dan unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Irvan terjaring OTT KPK di Cianjur, Rabu (12/12) bakda subuh.

KPK menduga Irvan menerima suap dari para sekolah di Kabupaten Cianjur. "Kalau disebut sedih, ya sangat sedih. Disebut prihatin, sangat prihatin," kata Emil usai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 2018-2023, di Gedung Sate Bandung, Rabu (12/12).

Menurutnya, banyak hal yang sudah dilakukannya agar tindak pidana korupsi (tipikor) di Jabar dapat dicegah. "Ya banyak, semua sistem sudah ditegakkan," ujarnya.

Emil menuturkan masih adanya kepala daerah yang terkena OTT KPK menunjukkan, problemnya bukan hanya pada sistem pemerintah daerah dalam mencegah korupsi. Melainkan, kata dia, sudah merasuk ke dalam pola pikir seseorang yang diberikan amanah.

"Makanya saya sampaikan istilahnya anda sedang diberikan ujian. Tidak semua lulus ujian. Jadi intinya saya prihatin saya sangat sedih," ujarnya.

"Selalu saya ingatkan tiga nilai tadi, di antaranya integritas dan profesional tapi kalau memang masih jebol juga, ya saya sangat prihatin," ucapnya.

Meskipun saat ini ada kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Jabar yang terkena OTT, Emil menegaskan tidak akan berhenti mengingatkan agar menghindari korupsi. Dia mengaku, terakhir kali berkomunikasi dengan Irvan saat meresmikan Alun-alun Cianjur.

Sebelumnya, KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Cianjur.

"Enam orang yang diamankan itu terdiri dari kepala daerah, kepala dinas dan kepala bidang, dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta. (Ant)