Dampak COVID-19, Dinsos Cianjur: Jumlah Keluarga Miskin Baru Lebih Dari 200 ribu
Ilustrasi: Masih banyak warga di Cianjur, Jawa Barat, yang tidak mendapatkan bantuan dapak COVID-19 dari Pemprov Jawa Barat karena pendataan Dinsos Cianjur, 200 ribu keluarga terdampak, namun kuota yang diberikan terbatas hanya untuk 99 ribu keluarga . (Foto&keterangan: Antara).
CIANJUR - Sedikitnya 99 ribu dari 200 ribu keluarga yang diusulkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendapatkan bantuan dari pemprov setempat karena sebagai warga miskin baru yang terdampak COVID-19.
"Jumlah keluarga miskin baru yang tercatat lebih dari 200 ribu keluarga, 103 ribu diusulkan untuk mendapat bantuan dari provinsi, sedangkan 100 ribu keluarga lainnya diupayakan mendapat bantuan dari Pemkab Cianjur. Mereka miskin baru di luar penerima PKH dan bantuan sosial lainnya," kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Cianjur, A Mutawali di Cianjur, Kamis (16/4).
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemprov Jabar, untuk menambah kuota penerima bantuan di Kabupaten Cianjur yang tidak terakomodasi. "Kami sedang komunikasikan apakah ada penambahan atau tidak," katanya.
Untuk mengantisipasi banyaknya keluarga miskin baru yang tidak terakomodasi, pihaknya akan memasukkan ratusan ribu keluarga tersebut, untuk mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Meskipun besaran bantuan yang diterima, tidak sama dengan bantuan dari provinsi.
"Bantuan dari pemkab tidak akan sebesar bantuan dari Pemprov Jabar, seperti sembako dengan nilai Rp200 ribu dan hanya diberikan satu kali. Harapan kami ada penambahan kuota dari pemprov," kata Mutawali.
Sementara, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Cianjur, Beni Irawan, mengatakan seharusnya ada pemberitahuan pemerintah terkait batasan penerima di masing-masing desa. Sehingga, skala prioritas dapat dilakukan aparatur desa dalam pendataan miskin baru, yang berhak mendapat bantuan pemprov.
"Selama ini desa gencarnya melakukan pendataan karena pernyataan Gubernur dan Pemprov Jabar, untuk mendata seluruh warga terdampak COVID-19, sedangkan kuotanya dibatasi. Ini dapat menimbulkan gejolak di tingkat bawah," tuturnya.
Ia menjelaskan jatah bantuan untuk miskin baru di masing-masing desa sangat minim, bahkan di satu desa hanya mendapat jatah 4 sampai 5 keluarga saja. "Katanya data sebanyak mungkin, sedangkan di lapangan yang lolos verifikasi hanya 5 orang. Satu desa kami di Cirumput, hanya 24 orang yang mendapatkan," kata Beni.
Beni yang juga Kepala Desa Cirumput tiga periode itu berharap, Pemprov Jabar menambah kuota untuk warga miskin baru yang ekonominya terdampak Corona.
"Setidaknya setengah dari kuota yang diajukan mendapatkan, jangan sampai bantuan ini menjadi gejolak di masyarakat dengan korban ketua RT atau RW," ujar Beni. (Ant).