Beberapa hari terakhir Tito menerima banyak keluhan dari kepala daerah terdampak. Rata-rata anggaran belanja tidak terduga (BTT) mereka mulai menipis dan tidak lagi memadai untuk menangani kondisi darurat.
Mendagri dorong pemulihan cepat akses penghubung di Aceh agar distribusi logistik dan aktivitas ekonomi kembali normal.
Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo meninjau banjir Aceh, mendata kebutuhan warga, dan memimpin percepatan penanganan.
Kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.
Tito meminta seluruh tim evakuasi dan pencarian korban—yang terdiri dari Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para sukarelawan—untuk tetap solid dalam melakukan pencarian.
Prioritas utama adalah memastikan warga terdampak segera meninggalkan lokasi yang tidak aman demi keselamatan dan kesejahteraan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD dan Dinkes Jabar, bergerak cepat menangani dampak longsor di Kampung Cigintung, Desa Pasirmulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Sekitar 250 warga mengungsi ke lokasi aman, termasuk kantor desa.
Pemkab Bekasi menandatangani perjanjian dengan BBWS Citarum untuk membangun Bendungan Srengseng Hilir, saluran air, dan rehabilitasi irigasi di Desa Sukajaya, Cibitung.
Pemkab Bekasi lakukan normalisasi Kali Sepak di Desa Srijaya, Tambun Utara, untuk atasi banjir. Bupati Ade Kuswara pantau proyek, didukung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Sekitar 100 bangunan ilegal ditertibkan.
Sekda Herman Suryatman menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam penanganan banjir, yang melibatkan kerja sama antar kementerian dan lembaga.