Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan sanksi yang diberikan adalah bentuk penerapan aturan secara tegas, merujuk Pasal 77 ayat (2) yang mengatur pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan.
Kebijakan ini merupakan respons langsung Presiden setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan banyak daerah terdampak bencana sudah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.
Tindakan Mendagri adalah bentuk nyata pengawasan pusat, sehingga tampak kehadiran pemerintah pusat mengawasi kinerja pemerintah daerahnya.
Tito menyampaikan kekagumannya tersebut usai menerima gelar 'Petua Panglima Hukom Nanggroe' dari lembaga Wali Nanggroe di Gedung Putih Wali Nanggroe, Aceh, Rabu (12/11/2025).
Anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Syahrizal Abbas, mengungkap sejumlah alasan di balik pemberian gelar kehormatan tersebut.
Mengenakan pakaian adat Aceh lengkap dengan penutup kepala tradisional, Kupiah Meukeutop, Tito bersama rombongan tiba di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh sekitar pukul 10.00 WIB.
Dukungan nyata datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.