Pendataan Bantuan untuk Penyintas Bencana Sumatera Bakal Dipercepat

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan, pihaknya bakal mempercepat pendataan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada penyintas bencana di Sumatera.

Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (23/2/2026), Tito menyampaikan, langkah ini sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

"Ada beberapa hal yang agak teknis yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu memang perlu duduk bersama," kata Tito dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Tito menekankan, kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat. Pemerintah sendiri telah merancang berbagai skema bantuan untuk mendukung penyintas bencana, termasuk bantuan perbaikan rumah dan bantuan pembiayaan hidup.

Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori yakni rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak berat Rp60 juta. Bantuan itu disalurkan melalui BNPB setiap minggu.

Sementara bantuan pembiayaan hidup terdiri dari stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta bagi korban bencana, serta bantuan jaminan hidup sebesar Rp15.000 perhari. Tito berharap, bantuan ini dapat segera diterima oleh penyintas bencana. Sehingga penyintas bencana Sumatera tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan.

Tito juga mengajak pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam mempercepat proses validasi data. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh bantuan dapat segera diterima oleh penyintas bencana di Sumatera, memudahkan mereka dalam proses pemulihan dan mempercepat pulihnya kehidupan mereka.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.