Kurangi Ketergantungan Migas, Pemkab Kukar Perkuat Pembangunan Berbasis Pertanian

Kurangi Ketergantungan Migas, Pemkab Kukar Perkuat Pembangunan Berbasis Pertanian Bupati Kukar, Edi Damansyah (Foto: Facebook Edi Damansyah)

Kutai Kartanegara, Jurnal Jabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif (Ekraf) sebagai alternatif sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan Pemkab Kukar perlahan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi (migas).

“Proyek strategis pembangunan tersebut sebagai upaya penguatan ekonomi di luar dari hasil sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga sedikit-demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap migas,” kata Edo saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar ke-VII, Senin (29/11).

Edi menjelaskan, Pemkab Kukar sudah menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Menurutnya, RPJMD berisi tentang penjabaran program Kukar Idaman (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri), salah satunya pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan Ekraf.

“RPJMD tersebut berisi tentang penjabaran progam Kukar Idaman,” sambungnya.

Orang nomor satu di Kukar itu memaparkan, proyek strategis pembangunan terdiri dari pembangunan pertanian berbasis kawasan, hilirisasi produk pertanian, Kukar Kaya Festival (K3F), Usaha Kecil Idaman dan Kukar Kreatif Idaman.

Lebih lanjut Edi mengakui, saat ini perekonomian Kukar masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Secara umum, perekonomian Kukar yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp162 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kukar tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp149 miliar. Hal itu, menurut Edi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kukar. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar – 4,44 persen.

Oleh karena itu, Bupati Kukar mendorong Kadin menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa.

“Oleh karena itu, saya mengajak para pelaku usaha/pengusaha, UMKM, maupun kalangan profesional di dunia usaha yang tergabung dalam wadah organisasi Kadin Kukar untuk aktif berpartisipasi secara positif dan inovatif,” pungkas bupati.