Mendagri Tito dan Komite I DPD Bahas Pembangunan Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agenda utama mencakup evaluasi pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta aspirasi terkait penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD). Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, Mendagri memberikan penjelasan mengenai perhatian Kemendagri dan Komite I terhadap beberapa isu, termasuk kemungkinan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dengan skala prioritas. Tito menegaskan bahwa proses DOB tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan daerah, tetapi juga kesiapan fiskal nasional.

“Permasalahan utama DOB adalah kesiapan anggaran. Untuk itu, kami menyarankan Komite I DPD RI berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan,” ujar Tito.

Selain DOB dan TKD, Mendagri dan Komite I juga menyepakati perlunya penguatan program percepatan pembangunan Papua. Tito menjelaskan pemerintah wajib memastikan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi orang asli Papua, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

Pemenuhan keenam SPM tersebut membutuhkan harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota di wilayah Papua.

“Instrumen percepatan sudah dibentuk melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik Presiden. Komite ini akan mengoordinasikan dan menyelaraskan program pusat dan daerah,” jelas Tito.

Tito juga menyampaikan pekan depan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kepala daerah se-Papua, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut akan membahas capaian program, arahan kebijakan, dan langkah percepatan pembangunan.

“Presiden akan memberikan arahan langsung mengenai yang telah dilakukan oleh komite, mandat komite, dan percepatan pembangunan yang harus dilakukan,” kata Tito.

Rapat kerja Mendagri dan Komite I DPD RI turut dihadiri Wakil Ketua I DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua II DPD RI Yorrys Raweyai, serta anggota Komite I lainnya.